(Foto: Thinkstock)
"Jawa Barat itu selain padat juga merupakan kantong-kantong TKI. Di sana angka kawin muda tinggi, perceraian juga tinggi," kata Rieke Dyah Pitaloka, anggota Komisi IX DPRRI dalam rapat dengar pendapat dengan BKKBN, Senin (28/11/2011).
Rieke menambahkan, daerah-daerah pesisir pantai di Jawa seperti Indramayu lebih rentan menghadapi masalah kependudukan sehingga tidak boleh diabaikan. Banyak warga khususnya perempuan di daerah tersebut menikah dan punya anak di usia muda, lalu pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah.
Bukan hanya di kampungnya sendiri, Rieke juga menulai selama di perantauan para perempuan yang menjadi TKI ini juga butuh pendampingan. Sebagai perempuan muda yang sudah aktif secara seksual, para TKI juga rentan menghadapi berbagai masalah kesehatan reproduksi.
Meski masih dinilai kurang optimal oleh Rieke, penggarapan program KB di kantong-kantong TKI sudah masuk dalam rencana BKKBN. Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar road show program KB ke daerah Jawa Barat.
Sementara untuk pendampingan TKI yang sedang berada di luar negeri, Sugiri masih memikirkan cara yang tepat supaya bisa dilakukan dengan lebih efisien. Salah satu pertimbangannya adalah masalah etika.
"Masak ya kalau ada TKI mau ke luar negeri kita bekali alat KB, itu kan tidak etis. Ini kan harus dikaji, tidak hanya dari sisi hukum tapi juga etika. Nanti ada yang protes, memangnya di sana mau diperkosa semua," kata Sugiri.
Mengenai usia perkawinan, Sugiri sepakat bahwa menunda usia pernikahan akan sangat membantu program pengendalian penduduk. BKKBN mencatat usia perkawinan rata-rata saat ini masih 19,8 tahun dan masih akan terus ditingkatkan agar menjadi sekitar 21 tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar