(Foto: londonnfp)
Tidak bisa dipungkiri, dunia makin hari makin sesak karena jumlah penduduknya sudah mencapai 7 miliar. Namun wacana untuk menyusun RUU Pembatasan Jumlah anak atau lebih tepatnya jumlah anggota keluarga ditolak DPR.
Rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hanya dihadiri 11 Anggota DPR dari 5 fraksi antara lain Rieke Dyah Pitaloka dari PDIP, dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ dari Demokrat dan dari PKS.
Dari 11 anggota DPR yang hadir, Fraksi PKS dengan tegas menolak wacana pembatasan anak tersebut.
"Ini masalah akidah, saya tidak setuju kalau dibatasi. Kalau memang mampu, kenapa tidak? Ulama misalnya, anaknya banyak kalau jadi ulama semua kan malah bagus, dibutuhkan umat," kata Arif Minardi, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS dalam rapat dengar pendapat dengan BKKBN, Senin (28/11/2011).
Setelah melalui perdebatan sengit, salah satu poin kesimpulan rapat mengalami perubahan, terkait salah satu tugas BKKBN. Dari yang semula mengkaji wacana RUU Pembatasan Jumlah Anggota Keluarga, menjadi mengkaji wacana RUU Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
Mengomentari perubahan ini, Kepala BKKBN Sugiri Syarief mengatakan tetap akan melakukan kajian terhadap wacana tersebut. Menurutnya jumlah anggota keluarga tetap perlu diatur, meski memang tidak mungkin benar-benar dibatasi karena bisa dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.
"Sangat urgent sih tidak, tapi sangat penting dan kami akan tetap mengkaji wacana RUU tersebut. Mungkin 3 tahun lagi baru ada hasilnya. Tetap perlu diatur," kata Sugiri.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, karena masih mencapai 1,49 persen atau 4-5 juta jiwa/tahun. Jika tidak dikendalikan, diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 1 miliar dalam waktu kurang dari 100 tahun yang akan datang.
Namun jika program KB berjalan tanpa ada penolakan atau penyulit lainnya, Sugiri optimistis laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan hingga 1,1 persen pada tahuin 2015. Pada tahun 2020, jika program KB terus mendapat dukungan, laju pertumbuhan penduduk bisa di bawah 1 persen.
Mengenai pejabat yang anaknya banyak, Sugiri hanya berpesan agar anak-anak tersebut dibesarkan dengan baik agar tidak menjadi beban negara. Namun bagi yang belum terlanjur punya banyak anak, ia mengimbau agar tidak banyak-banyak.
"Meskipun secara ekonomi mampu, secara tidak langsung akan tetap membebani negara. Misalnya orang kaya menambah 1 anak, maka ada 1 anak dari keluarga miskin yang terampas kesempatannya. Selalu yang jadi korban adalah yang paling miskin," tegas Sugiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar