(Foto: Thinkstock)
"Saat ini kita sudah punya draft Pergub (peraturan gubernur tentang kawasan atanpa rokok). Sekarang sedang dikaji apa saja konsekuensinya kalau diterapkan," kata Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, ST dalam road show Genre Goes to Kampus di SMAN 7 Binjai, Senin (4/6/2012).
Menurut Gatot, draft peraturan itu nantinya akan menetapkan bahwa kantor-kantor milik pemerintah provinsi Sumatera Utara akan menjadi kawasan tanpa rokok. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja sanksinya apabila peraturan tersebut dilanggar, kelak jika memang jadi diterapkan.
Di mana-mana, peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok sering menjadi kontroversi. Kalangan perokok menilai, aturan semacam itu membatasi Hak Asasi Manusia sementara kalangan antirokok menganggap merokok hanyalah hak tetapi bukan hak asasi.
Menurut para aktivis pengendalian rokok, hak yang lebih asasi dibanding hak untuk merokok adalah hak untuk mengirup udara segar yang kadan-kadan dilanggar para perokok dengan menjadikan orang-orang di sekitarnya sebagai perokok pasif. Menurut penelitian, perokok pasif atau second hanmd smoker menghadapi risiko penyakit yang sama atau bahkan lebih berat dibanding perokok aktif.
Pembatasan rokok melalui kawasan tanpa rokok di gedung-gedung bahkan dianggap kurang efektif kalau masih tersedia ruangan untuk merokok atau smoking room di gedung tersebut. Idealnya tempat khusus merokok berada di luar ruangan, terpisah dari gedung sehingga tidak mencemari udara di dalam ruangan.
Kalau masih terus dikaji, kira-kira kapan draft Pergub Kawasan Tanpa Rokok itu akan ditetapkan dan kemudian diterapkan di Sumatera Utara?
"Sebentar lagi," jawab Gatot singkat, seraya berlalu menuju mobil dinasnya.
(up/ir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar