Kurang Orang, 40 Pegawai Kecamatan Dialihkan Jadi Petugas KB

Your browser does not support iframes.

(Foto: thinkstock)

Morowali, Hanya ada 14 petugas lapangan KB (PLKB) yang ada di Morowali. Dengan jumlah 258 desa, artinya 1 PLKB menangani sekitar 17 desa. Karena kekurangan orang ini, akhirnya pemerintah kabupaten Morowali mengalih fungsikan 40 PNS yang bekerja di kecamatan untuk menjadi PLKB.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa berdasarkan data basis BKKBN Sulteng 2011, di provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata 1 petugas PLKB harus bisa menangani 10 desa. Yang lebih parah di kabupaten Morowali, 1 PLKB rata-rata harus menangani 17 desa.

Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) merupakan petugas yang telah dilatih dengan khusus untuk dapat memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat agar mau mengikuti program keluarga berencana (KB).

Secara ideal, 1 PLKB menanggani 2 desa di masing-masing kabupaten. Sayangnya, teori masih seringkali jauh dari realita.

"Karena kurang orang, kemarin saya berbincang dengan Bupati Morowali, katanya pegawai kecamatan yang jabatanya tidak terlalu krusial, sebanyak 40 orang sekarang dialihfungsikan menjadi PLKB," papar Dra. Hj. Rostiawaty Arhus, MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, saat berbincang di Morowali, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/1/2012).

Menurut Ros, artinya sudah ada usaha dari pemerintah kabupaten setempat untuk meningkatkan jumlah PLKB.

"Kita sudah alihfungsikan 40 PNS yang bekerja di kecamatan untuk jadi PLKB. 30 orang diantaranya sudah dilatih, 10 orang lagi belum dilatih tapi sudah turun ke lapangan," jelas Siti Ramadhani, Kepala Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Perempuan Kabupaten Morowali.

Siti menjelaskan bahwa gaji pegawai yang dialihtugaskan tersebut tetap sesuai dengan jabatan kepegawaiannya, tetapi mereka juga dapat tunjangan sebagai petugas lapangan KB.

"Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2010. Jadi kita punya 14 PLKB, 13 pengawas PLKB dan 40 orang tambahan dari PNS kecamatan. Sekarang 1 PLKB sudah pegang sekitar 5 desa. Targetnya 1 banding 3, jadi kita masih kurang 100 orang lebih lagi untuk jadi PLKB," lanjut Siti.

Sedangkan menurut Kepala BKKBN, kekurangan PLKB sudah dilaporkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Wakit Presiden selaku pengendali birokrasi reformasi.

"Kekurangan sudah kita laporkan kepada Menpan dan Wapres, bahwa kebutuhan PLKB kita sekitar 13 ribu untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti dikabulkan," harap DR. Dr. Sugiri Syarief,MPA, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
(mer/ir