Your browser does not support iframes.
foto: ThinkstockJakarta, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengeluhkan kelangkaan bidan di 20 persen desa seluruh Indonesia. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah adalah pemberian antara lain pemberian insentif untuk yang ditugaskan di daerah terpencil dan rekrutmen putra daerah.
Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2010, 175.124 bidan yang terdaftar belum mampu mencukupi kebutuhan di lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Diperkirakan ada 20 persen desa belum memiliki bidan desa sendiri.
Bahkan dari sekitar 64 ribu desa yang sudah memiliki bidan, pelayanannya tidak maksimal. Pasalnya dari jumlah tersebut, sekitar 14 ribu desa dilayani oleh bidan yang ternyata tidak berdomisili di desa tersebut sehingga tidak sewaktu-waktu bisa melayani.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kemenkes, dr Bambang Giatno Rahardjo MPH mengakui adanya kendala tersebut. Menurutnya memang tidak mudah bagi bidan yang rata-rata adalah perempuan berumur belia untuk bertugas di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Salah satu solusinya adalah meningkatkan insentif menjadi sekitar Rp 5 juta. Sedikit banyak ini akan membantu," ungkap Dr Bambang saat ditemui di sela-sela pencanangan masa registrasi ulang bagi dokter/dokter gigi di kantor Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, Rabu (22/12/2010).
Solusi berikutnya adalah mengoptimalkan rekrutmen bidan dari daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Artinya pemerintah daerah merekrut sendiri calon bidan lalu mendanai sekolahnya agar setelah lulus bisa kembali ke daerah untuk berkarya.
Solusi ini sudah diterapkan antara lain oleh Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menyekolahkan 50-an calon bidannya di Jakarta. Daerah lain yang sudah menerapkannya adalah Papua Barat yang menyekolahkan putra daerahnya di Poltekes Manado.
(up/ir
foto: ThinkstockJakarta, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengeluhkan kelangkaan bidan di 20 persen desa seluruh Indonesia. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah adalah pemberian antara lain pemberian insentif untuk yang ditugaskan di daerah terpencil dan rekrutmen putra daerah.
Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2010, 175.124 bidan yang terdaftar belum mampu mencukupi kebutuhan di lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia. Diperkirakan ada 20 persen desa belum memiliki bidan desa sendiri.
Bahkan dari sekitar 64 ribu desa yang sudah memiliki bidan, pelayanannya tidak maksimal. Pasalnya dari jumlah tersebut, sekitar 14 ribu desa dilayani oleh bidan yang ternyata tidak berdomisili di desa tersebut sehingga tidak sewaktu-waktu bisa melayani.
Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kemenkes, dr Bambang Giatno Rahardjo MPH mengakui adanya kendala tersebut. Menurutnya memang tidak mudah bagi bidan yang rata-rata adalah perempuan berumur belia untuk bertugas di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Salah satu solusinya adalah meningkatkan insentif menjadi sekitar Rp 5 juta. Sedikit banyak ini akan membantu," ungkap Dr Bambang saat ditemui di sela-sela pencanangan masa registrasi ulang bagi dokter/dokter gigi di kantor Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, Rabu (22/12/2010).
Solusi berikutnya adalah mengoptimalkan rekrutmen bidan dari daerah yang sudah dimulai sejak tahun 2009. Artinya pemerintah daerah merekrut sendiri calon bidan lalu mendanai sekolahnya agar setelah lulus bisa kembali ke daerah untuk berkarya.
Solusi ini sudah diterapkan antara lain oleh Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menyekolahkan 50-an calon bidannya di Jakarta. Daerah lain yang sudah menerapkannya adalah Papua Barat yang menyekolahkan putra daerahnya di Poltekes Manado.
(up/ir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar